Hendrik Pagiling Ajak Jajaran Aktif Bermedia Sosial, Pelayanan Prima Harus Menjangkau Ruang Digita
RadarJawa – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Hendrik Pagiling, mengimbau seluruh jajaran untuk semakin aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi, penyebarluasan informasi, sekaligus mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sebagai pejabat publik sekaligus pelayan masyarakat harus tercermin dalam setiap ruang interaksi, termasuk di dunia digital.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam apel pagi jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (30/10/2026). Ia menegaskan bahwa pelayanan prima tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan secara langsung di kantor, tetapi juga harus hadir melalui ruang media sosial yang kini menjadi salah satu saluran utama masyarakat dalam memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan.
“Setiap ASN adalah pejabat publik sekaligus pelayan masyarakat. Karena itu, pastikan masyarakat mendapatkan pelayanan prima, termasuk ketika berinteraksi melalui media sosial. Kita harus hadir, responsif, dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat,” tegas Hendrik.
Ia juga mendorong seluruh pegawai agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pola komunikasi masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya, kemampuan beradaptasi tidak semestinya dibatasi oleh faktor usia. Baik ASN muda maupun senior memiliki tanggung jawab yang sama untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan, dan mengikuti perubahan zaman.
“Jangan jadikan usia sebagai batasan untuk beradaptasi. ASN senior maupun junior harus memiliki semangat yang sama untuk belajar dan berkembang. Kita tidak boleh tertinggal dari perubahan, terlebih ketika masyarakat sudah semakin dekat dengan layanan digital,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendrik mengingatkan bahwa aktivitas bermedia sosial bagi ASN harus tetap memperhatikan etika, profesionalitas, serta tanggung jawab sebagai representasi institusi. Setiap informasi yang dibagikan harus memberikan manfaat, membangun kepercayaan publik, dan mencerminkan komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan pelayanan yang mudah diakses serta berdampak bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng untuk terus mengawal pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Ia meminta seluruh jajaran untuk tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan indikator penilaian, tetapi benar-benar mengimplementasikan nilai integritas dan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Menurutnya, aspek pelayanan dan integritas harus terus dijunjung tinggi. Seluruh pegawai dituntut memberikan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.
Menutup arahannya, Hendrik menekankan tiga kata kunci yang harus menjadi pedoman seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, yakni Integritas, Disiplin, dan Kerja Keras.
Ketiga nilai tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi slogan, melainkan tercermin dalam sikap, perilaku, dan hasil kerja setiap pegawai. Dengan menjadikan ketiganya sebagai landasan, Kanwil Kemenkum Sulteng optimistis dapat memperkuat kualitas kinerja organisasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan semakin dekat dengan kebutuhan publik.
Melalui penguatan komitmen tersebut, Hendrik berharap seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng mampu bergerak bersama menghadapi tantangan transformasi digital, menjaga integritas, dan terus menghadirkan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
