RadarJawa — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum melalui optimalisasi pelaporan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah kelurahan di Kabupaten Morowali Utara yang dilaksanakan pada Selasa (19/5/2026), bertempat di Kantor Kelurahan Kolonodale dan Kelurahan Bahontula.
Kegiatan yang dipimpin oleh Tim Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng tersebut bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi layanan bantuan hukum sekaligus memperkuat validitas data layanan hukum masyarakat di daerah.
Dalam koordinasi tersebut, tim memberikan pendampingan terkait mekanisme pelaporan layanan Posbankum secara aktif dan berkelanjutan melalui sistem pelaporan berbasis tautan digital yang telah disiapkan.
Berbagai jenis layanan Posbankum yang dapat dilaporkan turut disosialisasikan, mulai dari konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian sengketa melalui perdamaian di luar pengadilan, hingga layanan rujukan advokat.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, I Putu Dharmayasa, mengatakan bahwa optimalisasi Posbankum merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.
“Posbankum hadir sebagai garda terdepan pelayanan bantuan hukum di tingkat masyarakat. Karena itu, pelaporan layanan harus berjalan tertib agar seluruh layanan yang diberikan dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi dasar penguatan kebijakan bantuan hukum,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran aparatur kelurahan dalam mendukung keberlangsungan layanan Posbankum.
“Kami mendorong pemerintah kelurahan untuk aktif melakukan pelaporan layanan secara berkelanjutan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat melihat kebutuhan hukum masyarakat secara lebih terukur,” tambahnya.
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Krispen H. Masu, S.STP., M.Si, turut mendukung langkah Kanwil Kemenkum Sulteng dalam memperkuat layanan Posbankum di daerah.
Menurutnya, layanan bantuan hukum yang mudah diakses masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap penyelesaian persoalan hukum secara cepat dan humanis di tingkat masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa Posbankum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap keadilan.
“Kami ingin memastikan masyarakat, khususnya di wilayah kelurahan dan desa, dapat memperoleh layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau. Optimalisasi Posbankum menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan hal tersebut,” ungkap Rakhmat Renaldy.
Ia juga berharap sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat agar layanan bantuan hukum semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Melalui kolaborasi yang baik, Posbankum tidak hanya menjadi tempat konsultasi hukum, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan penyelesaian masalah hukum masyarakat secara damai dan berkeadilan,” tandasnya.