Kemenkum Sulteng Koordinasikan Tindak Lanjut Pengaduan Sertifikat Tanah di Tojo Una-Una
RadarJawa — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah, Indera Imanuddin, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penarikan sertifikat tanah di Desa Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una. Pertemuan ini bertujuan memperoleh kejelasan mengenai perkembangan penanganan permasalahan serta alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Permasalahan tersebut berkaitan dengan sertifikat tanah yang diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2019. Dalam perkembangannya, sejumlah bidang tanah menghadapi persoalan terkait status kawasan hutan sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut oleh instansi berwenang.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga diperlukan untuk memastikan pengaduan masyarakat memperoleh tindak lanjut yang jelas, sekaligus mendorong penyampaian informasi yang tepat mengenai status dokumen dan mekanisme penyelesaian yang tersedia.
Menurut Rakhmat Renaldy, penanganan permasalahan tersebut perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kepastian hukum, kewenangan masing-masing instansi, serta perlindungan kepentingan masyarakat. Setiap alternatif penyelesaian juga perlu dijelaskan secara proporsional agar masyarakat memahami status dokumen dan langkah yang dapat ditempuh.
Melalui pertemuan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus memantau perkembangan penanganan pengaduan bersama Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya terkait kejelasan status sertifikat yang belum dikembalikan serta mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong penanganan pengaduan masyarakat yang transparan, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat.
