Hendrik Pagiling Tekankan Sinergi dan Optimalisasi Kinerja
RadarJawa – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, mengevaluasi capaian kinerja, serta mengoptimalkan pencapaian target organisasi.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Penguatan Internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkum Sulteng), Hendrik Pagiling, S.H., M.H., di Aula Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng, Senin (26/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, serta seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng. Rapat ini menjadi momentum konsolidasi internal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas, serta memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan selaras dengan arah kebijakan Kementerian Hukum.
Dalam arahannya, Hendrik menekankan bahwa setiap pegawai harus senantiasa beradaptasi, berbenah, dan meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi dinamika perubahan birokrasi. Menurutnya, perubahan regulasi dan kebijakan menuntut seluruh jajaran untuk terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan secara terencana dan berorientasi pada hasil.
“Setiap pegawai harus terus beradaptasi dan berbenah dalam menghadapi perubahan birokrasi. Kita harus mampu mengikuti perkembangan, memahami kebijakan yang berlaku, dan memastikan seluruh target kinerja dapat diselesaikan secara maksimal,” tegas Hendrik.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Perkembangan regulasi tersebut perlu direspons melalui peningkatan literasi hukum, pemahaman substansi peraturan, serta kesiapan aparatur dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Selain itu, setiap unit kerja diminta memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan target kinerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan. Seluruh program harus dikawal secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga setiap kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran organisasi.
Hendrik menegaskan bahwa capaian kinerja tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari kualitas hasil, ketepatan waktu, akuntabilitas, dan manfaat yang dihasilkan. Karena itu, setiap divisi dan bagian diharapkan mampu mengidentifikasi kendala sedini mungkin serta mengambil langkah penyelesaian yang efektif dan terukur.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga memberikan perhatian terhadap penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia menekankan bahwa inovasi harus menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Inovasi yang dikembangkan hendaknya tidak sekadar menjadi pemenuhan administrasi, melainkan lahir dari kebutuhan nyata organisasi dan masyarakat. Setiap inovasi perlu didukung dengan identifikasi serta mitigasi risiko yang tepat agar mampu memberikan solusi atas permasalahan, meningkatkan efektivitas pelayanan, dan meminimalkan potensi hambatan dalam pelaksanaan tugas.
Di samping itu, hasil survei masyarakat perlu menjadi perhatian seluruh jajaran. Survei tersebut merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Hasilnya harus ditindaklanjuti melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar pelayanan publik semakin responsif, berkualitas, transparan, dan akuntabel.
“Pembangunan Zona Integritas membutuhkan komitmen bersama. Inovasi harus benar-benar menjawab kebutuhan, didukung mitigasi risiko, dan memberikan dampak nyata. Hasil survei masyarakat juga harus kita perhatikan sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan,” ujarnya.
Melalui penguatan inovasi dan pemanfaatan hasil evaluasi, seluruh jajaran diharapkan mampu membangun budaya kerja yang adaptif, berintegritas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Aspek lain yang menjadi penekanan dalam rapat tersebut adalah pentingnya membangun sinergi dan komunikasi yang efektif di seluruh lini organisasi. Hendrik mengingatkan bahwa sinergitas tidak boleh berhenti pada ungkapan atau formalitas semata, tetapi harus diwujudkan melalui sikap, kepedulian, dan tindakan nyata dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.
“Kadang-kadang sinergitas itu hanya muncul di mulut. Maka, ubahlah. Munculkan sinergitas itu dari hati. Kita harus benar-benar bekerja sama, saling mendukung, dan saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa tidak boleh ada sekat yang menghambat komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Hubungan kerja harus dibangun dalam suasana terbuka, kolaboratif, dan saling menghargai, sehingga setiap pegawai memiliki ruang untuk menyampaikan masukan, mengomunikasikan kendala, serta berkontribusi dalam penyelesaian persoalan organisasi.
Menurutnya, komunikasi yang baik dan koordinasi yang solid merupakan fondasi penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, seluruh jajaran dapat bergerak dalam satu arah, menghindari tumpang tindih pekerjaan, serta mempercepat penyelesaian tugas dan tanggung jawab.
Penguatan sinergi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan organisasi.
Terkait pelaksanaan anggaran, Hendrik menyampaikan bahwa capaian penyerapan anggaran sejauh ini sudah sangat baik. Capaian tersebut perlu dipertahankan dengan memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai perencanaan, ketentuan yang berlaku, dan kebutuhan prioritas organisasi.
Meski demikian, penyerapan anggaran harus tetap diiringi dengan kualitas pelaksanaan kegiatan, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Setiap unit kerja perlu memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat mendukung pencapaian target kinerja secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
Seluruh jajaran juga diminta untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan program dan kegiatan, termasuk mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian target. Langkah tersebut penting agar permasalahan dapat segera ditangani dan pelaksanaan kinerja tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Sebagai tindak lanjut rapat, seluruh divisi dan bagian diminta untuk melaksanakan arahan Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, memperkuat koordinasi internal, serta menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas beserta kendala yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan pimpinan.
Melalui rapat penguatan internal ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat serta evaluasi yang berkelanjutan, seluruh jajaran diharapkan mampu mengoptimalkan capaian kinerja, mendukung pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
