Integritas Pelaporan Kinerja Wujudkan Kepercayaan Publik Berkelanjutan Melalui Transparansi Aparatur
RadarJawa – Integritas aparatur kembali menjadi pesan utama yang disampaikan Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Forum Pertemuan Terbuka Seluruh Pegawai Tahun 2026 yang berlangsung secara virtual, Jumat (31/7). Di hadapan lebih dari 7.000 peserta dari seluruh Indonesia, Menteri menegaskan bahwa budaya kerja yang jujur, akuntabel, dan transparan harus menjadi fondasi utama dalam mendukung transformasi Kementerian Hukum.
Dalam arahannya, Menteri mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa menjaga kualitas pelaporan kinerja dengan menyajikan data yang benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Setiap capaian, tantangan, maupun kendala harus dilaporkan secara objektif tanpa manipulasi, sehingga kebijakan yang diambil pimpinan dapat benar-benar menjawab kebutuhan organisasi.
Menurut Menteri, transformasi digital yang terus dikembangkan Kementerian Hukum akan membuat seluruh proses pelaporan semakin mudah diverifikasi. Oleh sebab itu, budaya menyampaikan laporan secara jujur bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi bagian dari nilai dasar integritas aparatur negara.
Pelaporan yang akurat dinilai memiliki peran penting dalam proses evaluasi program, penyusunan kebijakan, hingga pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan data yang valid, setiap program prioritas dapat diukur efektivitasnya sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain membahas integritas pelaporan, Menteri juga mengingatkan bahwa seluruh pegawai harus terus menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Kepercayaan masyarakat, menurutnya, hanya dapat dibangun apabila organisasi mampu menunjukkan kinerja yang nyata serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menilai arahan tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran untuk terus menjadikan integritas sebagai budaya kerja sehari-hari.
"Integritas merupakan modal utama dalam memberikan pelayanan publik. Laporan yang jujur dan akurat bukan hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Karena itu, kami terus mendorong seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah untuk bekerja secara profesional, menjaga akuntabilitas, dan menyampaikan setiap capaian berdasarkan fakta di lapangan," tegas Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan bahwa komitmen terhadap integritas akan terus diperkuat melalui pembinaan internal, pengawasan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen menjadikan arahan Menteri Hukum sebagai pedoman dalam membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Dengan integritas yang terus dijaga, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Hukum semakin meningkat seiring hadirnya pelayanan hukum yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
