RadarJawa — Kanwil Kemenkum Sulteng terus memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang responsif dan berbasis data. Hal tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum Sulteng dalam kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berkualitas di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026” yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat kapasitas analis kebijakan guna mendukung lahirnya kebijakan publik yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan data, kebutuhan riil masyarakat, serta memiliki dampak yang terukur. Karena itu, peningkatan kompetensi analis kebijakan harus terus dilakukan,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan bahwa budaya kerja berbasis evidence-based policy menjadi salah satu pendekatan penting yang terus didorong di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng, khususnya dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi kebijakan di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber Muhammad Sirozi memaparkan berbagai materi terkait penguatan analisis kebijakan publik, termasuk karakteristik good public policy dan bad public policy, serta pentingnya kebijakan yang berbasis riset, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Selain itu, dijelaskan pula bahwa analisis kebijakan publik merupakan kajian sistematis berbasis data dan metode ilmiah untuk menilai urgensi, relevansi, efektivitas, efisiensi, hingga dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.
Menurut Rakhmat Renaldy, pemahaman tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini yang menuntut kebijakan publik semakin adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.
“Penyusunan kebijakan tidak lagi cukup hanya berdasarkan asumsi. Dibutuhkan data lapangan, analisis mendalam, dan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, narasumber juga menekankan pentingnya peran analis kebijakan dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah melalui pendekatan multidisipliner, evidence-based, dan action-oriented.
Berbagai instrumen analisis kebijakan turut diperkenalkan, mulai dari survei, focus group discussion (FGD), analisis cost-benefit, forecasting, modelling, hingga public consultation sebagai bagian dari proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan aplikatif.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sulteng dalam kegiatan tersebut menghasilkan sejumlah penguatan pemahaman terkait konsep, metode, dan implementasi analisis kebijakan publik berbasis data. Selain itu, kegiatan tersebut juga memperkuat komitmen jajaran analis kebijakan untuk mengintegrasikan pendekatan evidence-based policy dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Sulawesi Tengah.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus mendorong optimalisasi pengumpulan data lapangan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya guna mendukung penyusunan kebijakan yang kontekstual dan sesuai kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah.
Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menghadirkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.
“Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun kebijakan publik yang inklusif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di daerah,” tutupnya.