Ketersediaan Bahan Baku Jadi Fokus Penguatan IG Bawang Goreng Palu
RadarJawa – Penguatan Indikasi Geografis (IG) Bawang Goreng Palu ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada aspek perlindungan kekayaan intelektual, tetapi juga pada penguatan sektor hulu, khususnya ketersediaan bahan baku, kualitas bibit, serta keberlanjutan produksi bawang.
Hal tersebut menjadi salah satu hasil koordinasi tindak lanjut pengembangan dan penguatan IG Bawang Goreng Palu yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu serta Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Bawang Goreng, Selasa (1/9/2026).
Koordinasi berlangsung di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dan dilanjutkan di Outlet Raja Bawang, mulai pukul 14.15 hingga 17.15 WITA. Pertemuan melibatkan Sutikno Teguh Asparianto, SP., M.Si. dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu serta Ketua MPIG Bawang Goreng, Prayitno.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menilai keberlanjutan produk Indikasi Geografis sangat bergantung pada kemampuan membangun ekosistem dari hulu hingga hilir.
“Perlindungan Indikasi Geografis harus berjalan beriringan dengan penguatan ekosistem produksinya. Untuk Bawang Goreng Palu, perhatian kita tidak boleh hanya pada produk akhirnya, tetapi juga memastikan bahan bakunya tersedia, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujar Rakhmat.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, MPIG, pelaku usaha, dan Kanwil Kementerian Hukum menjadi penting untuk memastikan IG Bawang Goreng Palu terus berkembang sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Dalam koordinasi tersebut, salah satu tantangan utama yang teridentifikasi adalah ketersediaan bahan baku bawang. Kondisi wilayah Palu yang masih menghadapi keterbatasan air serta ketersediaan bibit menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan IG.
Untuk menjawab tantangan tersebut, direncanakan pada 2027 akan dikembangkan lahan abadi komoditas bawang seluas kurang lebih lima hektare. Keberadaan lahan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu langkah menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memastikan pasokan bahan baku bagi pelaku usaha Bawang Goreng Palu.
Fasilitasi juga diarahkan sejak sektor hulu, termasuk pemurnian dan penyediaan bibit. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas bahan baku sekaligus mendukung karakteristik produk yang menjadi bagian dari identitas Indikasi Geografis Bawang Goreng Palu.
Berbeda dengan sektor hulu, aspek pemasaran dinilai relatif tidak menghadapi kendala signifikan. Kondisi tersebut membuat penguatan ke depan dapat lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dan keberlanjutan bahan baku.
“Kalau pasar sudah terbentuk, maka tantangan berikutnya adalah memastikan produksi mampu memenuhi kebutuhan pasar tanpa mengurangi kualitas. Karena itu, penguatan di hulu menjadi sangat penting,” jelas Rakhmat.
Selain persoalan produksi, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah juga mendorong pemanfaatan IG Bawang Goreng Palu sebagai bagian dari pengembangan pariwisata dan edukasi.
Konsep IG Tourism Bawang Goreng Palu menjadi salah satu gagasan yang dibahas, termasuk pemanfaatan lahan dan sentra produksi sebagai sarana edukasi serta agrowisata. Siswa sekolah dan masyarakat dapat dilibatkan untuk mengenal proses budidaya bawang hingga pengolahannya menjadi produk khas Bawang Goreng Palu.
Konsep tersebut diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan intelektual sekaligus menghubungkan sektor pertanian, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam satu ekosistem.
Untuk mewujudkan langkah tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah akan mendorong adanya forum bersama antara Pemerintah Kota Palu, MPIG, perangkat daerah, pelaku usaha, dan stakeholder terkait.
Koordinasi lanjutan akan dilakukan melalui komunikasi dengan Asisten II Pemerintah Kota Palu, Rahmat, guna mengagendakan pertemuan bersama sekaligus menyusun rencana aksi pengembangan IG Bawang Goreng Palu secara terpadu.
Di sisi promosi, penggunaan Logo IG Nasional pada produk juga menjadi perhatian. Meskipun sosialisasi mengenai penggunaan logo telah diberikan kepada MPIG, dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan logo yang belum optimal. Salah satunya terlihat dari ukuran logo yang relatif kecil maupun adanya keraguan pelaku dalam menampilkan identitas IG pada produk.
Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mendorong pembinaan lebih lanjut agar Logo IG Nasional dapat digunakan secara optimal, terlihat jelas, dan menjadi bagian dari strategi memperkuat identitas serta nilai tambah Bawang Goreng Palu.
Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Aida Julpha Tangkere, menyampaikan bahwa penguatan IG membutuhkan komitmen bersama dan tidak dapat berjalan hanya melalui satu sektor.
“Indikasi Geografis adalah identitas yang harus kita jaga bersama. Karena itu, pengembangannya perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari ketersediaan bahan baku, kualitas produksi, kelembagaan MPIG, penggunaan tanda IG, hingga promosi dan pengembangan pariwisata,” ujarnya.
Menurut Aida, keberadaan IG Bawang Goreng Palu dapat menjadi peluang untuk mengangkat potensi pertanian lokal sekaligus memperkuat posisi produk unggulan Kota Palu.
Melalui koordinasi tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kota Palu dan para pemangku kepentingan mendorong penyusunan action plan pengembangan IG Bawang Goreng Palu yang lebih konkret.
Penguatan sektor hulu, optimalisasi penggunaan Logo IG Nasional, pengembangan IG Tourism, serta kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi bagian dari langkah yang disiapkan agar Bawang Goreng Palu tidak hanya dikenal sebagai produk khas daerah, tetapi juga tumbuh sebagai produk Indikasi Geografis yang berdaya saing dan memberikan nilai ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.
