Kanwil Ditjenpas Kalsel Perkuat Kewaspadaan dan Integritas Jajaran Tindak Lanjuti Arahan Dirjenpas
RadarJawa — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan siap tindak lanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, dalam rangka memperkuat kewaspadaan dan kesiapsiagaan jajaran menghadapi potensi bencana, sekaligus meningkatkan integritas, kedisiplinan, dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Kesiapan tersebut diungkapkan Kepala Kanwil, Erwedi Supriyatno, usai ikuti arahan virtual bersama Dirjenpas, Senin (7/9).
“Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kalimantan Selatan harus memahami potensi risiko di wilayahnya, memastikan kesiapan sarana dan personel, serta membangun koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Keselamatan petugas dan Warga Binaan harus menjadi prioritas,” tegas Erwedi.
Ia juga meminta seluruh jajaran menjaga kedisiplinan dan profesionalitas serta melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap petugas juga perlu diperkuat untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban maupun mencederai kepercayaan masyarakat.
“Integritas harus dimulai dari diri sendiri dan diwujudkan dalam setiap tindakan. Saya meminta seluruh jajaran bekerja sesuai aturan, menjaga profesionalitas, serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemasyarakatan,” tambahnya.
Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan terus mendorong optimalisasi peran Humas Kanwil dan UPT dalam menyampaikan informasi publik yang akurat, edukatif, dan konstruktif. Berbagai program, kegiatan, inovasi, serta capaian positif jajaran Pemasyarakatan perlu dikomunikasikan secara aktif sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.
Sebelumnya, Mashudi dalam arahannya meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam di wilayah kerja masing-masing. Kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta erupsi gunung api di sejumlah wilayah perlu diantisipasi karena dapat berdampak terhadap keamanan, kesehatan, dan keberlangsungan tugas Pemasyarakatan.
Selain kewaspadaan terhadap bencana, Dirjenpas juga menekankan pentingnya menjaga integritas petugas dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Integritas petugas harus kita jaga bersama. Jangan sampai ada tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat dan mencoreng nama baik institusi,” pinta Mashudi.
Pada aspek pengamanan, Dirjenpas turut menekankan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur penggunaan senjata api. Jajaran diminta memastikan posisi, kondisi, penyimpanan, hingga administrasi senjata api di setiap UPT terdata dan terpantau dengan baik.
Pengecekan dan pelaporan jumlah senjata api secara tertib menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan serta mencegah terjadinya kelalaian yang dapat mengganggu keamanan.
Arahan juga diberikan terkait penguatan peran Balai Pemasyarakatan. Dirjenpas meminta jajaran memperkuat pelaksanaan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan reintegrasi sosial.
Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan, dan pemberian rekomendasi perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Penguatan fungsi Bapas tersebut sekaligus menjadi bagian dari kesiapan jajaran dalam menghadapi pelaksanaan tugas pada 2027.
Dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas, Dirjenpas juga meminta jajaran meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.
“Sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya dinilai penting dalam merespons berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kamtib.”
Sementara itu, pada bidang kehumasan, Dirjenpas meminta seluruh jajaran aktif menyampaikan berbagai kegiatan, program, dan capaian positif Pemasyarakatan kepada masyarakat. Humas Kantor Wilayah dan UPT diharapkan membangun kepedulian bersama terhadap isu-isu Pemasyarakatan sekaligus mengoptimalkan media sebagai sarana komunikasi publik.
“Penyampaian informasi positif tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai berbagai upaya jajaran Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” harap Mashudi.
