RadarJawa — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, Rabu (6/5/2026), bertempat di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng. Rapat tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy.
Dalam arahannya, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa perencanaan bisnis dan anggaran yang baik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan daerah.
Pembahasan berlangsung komprehensif dengan melibatkan perangkat daerah terkait bersama Tim Perancang Kanwil Kemenkum Sulteng. Pendalaman difokuskan pada mekanisme penyusunan dan perubahan rencana bisnis dan anggaran agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara target pelayanan, kemampuan anggaran, serta indikator kinerja BLUD.
Tim Perancang turut melakukan penyesuaian terhadap substansi pengaturan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Menegaskan bahwa perencanaan yang matang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.
“Perencanaan bisnis dan anggaran harus disusun secara realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan masyarakat,” ujarnya.
Rakhmat Renaldy juga menambahkan bahwa regulasi yang baik harus mampu memberikan fleksibilitas sekaligus kepastian hukum.
“Setiap pengaturan harus mendukung efektivitas pelayanan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas,” tambahnya.
Melalui harmonisasi ini, diharapkan pengelolaan rencana bisnis dan anggaran BLUD UPT Puskesmas dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi pelayanan kesehatan di Morowali Utara.