RadarJawa – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menghadiri secara daring acara Launching Forum Komunikasi Kebijakan (FKK): Legal Policy Hub yang digelar oleh Kementerian Hukum melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Senin (15/9/2025).
Launching Legal Policy Hub yang dibuka oleh Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., dan Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA., menandai lahirnya ruang komunikasi strategis dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis bukti.
Sebagai rangkaian acara, turut digelar Policy Talks Tematik I bertajuk “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi”. Diskusi menghadirkan pakar dari Kemenkum, LAN, BRIN, dan Bapanas yang menyoroti rendahnya inovasi pangan, dominannya ekspor produk mentah, serta perlunya riset dan regulasi yang lebih terintegrasi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa kehadiran Legal Policy Hub menjadi momentum penting untuk menguatkan sinergi kebijakan di tingkat nasional dan daerah. “Forum ini bukan hanya ruang dialog, tetapi juga wadah untuk menyatukan visi agar kebijakan hukum benar-benar berdampak nyata, termasuk dalam isu strategis seperti inovasi pangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menekankan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi pangan lokal yang besar yang perlu didorong dengan kebijakan yang tepat. “Dengan adanya Legal Policy Hub, kami optimistis produk lokal Sulawesi Tengah dapat terlindungi secara hukum, bernilai tambah, dan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Sulteng dalam forum ini sejalan dengan semangat “Setahun bekerja, bergerak-berdampak”, yang menegaskan komitmen untuk terus mendukung agenda transformasi kebijakan hukum, sekaligus memastikan suara daerah ikut berkontribusi dalam pembentukan kebijakan strategis di tingkat nasional.