RadarJawa — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 di Aula Lapas Kelas IIA Palu, Sabtu (5/7/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sulawesi Tengah sekaligus mendorong percepatan reformasi birokrasi di sektor pemasyarakatan.
Rakor tersebut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Maulana Luthfiyanto, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Irpan, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, M.Nur Amin, Pejabat struktural serta para Kepala UPT se-Sulawesi Tengah.
Evaluasi difokuskan pada capaian program kerja, serapan anggaran, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan 13 program akselerasi Pemasyarakatan yang digagas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
Dalam arahannya, Bagus Kurniawan menekankan bahwa reformasi pemasyarakatan tidak bisa ditunda dan hanya dapat diwujudkan jika seluruh jajaran memiliki visi yang sama, kinerja yang terukur, serta kemauan untuk berubah.
“Kita tidak sedang bekerja untuk memenuhi angka, tapi untuk membangun kepercayaan publik. Reformasi Pemasyarakatan menuntut akselerasi nyata, bukan sekadar narasi,” tegas Bagus.
Bagus juga meminta agar hasil Rakor dijadikan bahan penyusunan strategi lanjutan yang konkret, termasuk dalam upaya meningkatkan sistem keamanan, pembinaan berbasis kepribadian dan kemandirian, serta integrasi teknologi informasi di dalam layanan pemasyarakatan.
Selain itu, ia mendorong agar para Kepala UPT lebih aktif menciptakan inovasi pelayanan, memperkuat sinergi lintas instansi, serta terus membangun integritas organisasi.
“Yang kita kejar bukan hanya realisasi anggaran, tapi kebermaknaan dari program kita di mata masyarakat,” imbuhnya.
Rakor ini juga dirangkaikan dengan paparan progres kerja dari masing-masing UPT serta sesi diskusi pemecahan masalah operasional, mulai dari pengelolaan SDM, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), hingga dukungan anggaran dan logistik.
Dengan berakhirnya Rakor ini, diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Tengah dapat bergerak serempak mempercepat pencapaian target kinerja yang selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang humanis, akuntabel, serta berdampak langsung.