Narasipublik – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti kegiatan BSK Hukum Policy Talks yang digelar secara daring melalui platform Zoom Meeting, Jumat (20/6/2025). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi serta literasi strategis jajaran Kemenkum terhadap isu-isu aktual kebijakan hukum.
Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Merah Putih Kanwil Kemenkum Sulteng ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kemenkum RI, Andry Indrady A.Md.Im., Grad.Dip.PA, M.P.A., Ph.D., dan diikuti oleh pejabat struktural serta fungsional analis kebijakan dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam paparannya, Andry menekankan pentingnya peran BSK Hukum dalam menyelenggarakan perumusan, penyusunan, serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan hukum yang berbasis data dan analisis mendalam. “Kebijakan yang lahir dari pendekatan strategis akan menciptakan dampak yang lebih terukur dan berkelanjutan, baik di pusat maupun daerah,” ungkapnya.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian, yang turut hadir secara langsung, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat relevan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan hukum.
Adapun sejumlah hal strategis yang menjadi fokus dalam kegiatan ini meliputi:
• Pemanfaatan Sistem Permasalahan Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) dalam analisis kebijakan;
• Pelaksanaan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) di wilayah;
• Monitoring dan evaluasi pelayanan publik melalui Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK);
• Pendampingan Indeks Reformasi Hukum (IRH);
• Diseminasi hasil analisis kebijakan hukum (DSK) di wilayah.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan menegaskan pentingnya peran analis kebijakan sebagai pendorong lahirnya kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan ini bukan seadar ruang diskusi, tetapi merupakan langkah nyata membangun budaya kerja berbasis data dan analisis yang akan memperkuat kualitas layanan dan kebijakan hukum di daerah. Saya harap para analis kebijakan kita semakin adaptif dan progresif,” ujar Rakhmat Renaldy.
Dengan semangat kolaborasi dan penguatan kapasitas, kegiatan BSK Hukum Policy Talks diharapkan dapat menginternalisasikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pegawai Kemenkum, baik pimpinan tinggi, pejabat manajerial, maupun pejabat fungsional analis kebijakan, terhadap substansi teknis, tugas, dan fungsi strategis dalam penyusunan kebijakan hukum nasional maupun daerah.