RadarJawa – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng), Hendrik Pagiling, S.H., M.H., memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan harmonisasi rancangan produk hukum daerah melalui pengarahan dan evaluasi bersama jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan tersebut didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, beserta tim perancang peraturan perundang-undangan. Rabu, (28/10/2026) di Ruang Rapat Divisi P3H.

Dalam pertemuan tersebut, Hendrik menekankan bahwa harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif dalam pembentukan peraturan, melainkan bagian penting untuk memastikan produk hukum daerah disusun secara terarah, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pimpinan daerah dalam proses harmonisasi, mengingat substansi yang dibahas berkaitan langsung dengan pembentukan peraturan daerah. Untuk itu, diperlukan penjadwalan keikutsertaan Bupati dan Wali Kota dalam kegiatan harmonisasi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun sebagai upaya memperkuat komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama.

“Harmonisasi harus menjadi ruang kolaborasi yang efektif antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan pemerintah daerah. Kita ingin setiap proses pembentukan produk hukum berjalan dengan baik, terkoordinasi, dan menghasilkan regulasi yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Hendrik.

Selain penguatan koordinasi, Hendrik mendorong optimalisasi peran seluruh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya. Keterlibatan aktif setiap jenjang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.

Pertemuan tersebut juga membahas evaluasi pola kerja kelompok, kendala teknis pelaksanaan kegiatan, hingga pengelolaan anggaran pendukung harmonisasi. Berbagai masukan dari para perancang menjadi bahan evaluasi untuk membangun pola kerja yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan pelaksanaan tugas.

Hendrik menyambut baik keterbukaan para perancang dalam menyampaikan masukan dan kendala di lapangan. Menurutnya, evaluasi secara terbuka diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang dapat diterapkan bersama.

Melalui penguatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen meningkatkan kualitas layanan harmonisasi serta mempererat kemitraan dengan pemerintah daerah. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari upaya memperluas pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Sulawesi Tengah.

Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru