RadarJawa – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat komitmennya menghadirkan pelayanan hukum yang semakin mudah, cepat, transparan, dan berdampak bagi masyarakat melalui inovasi Sistem Layanan Hukum (SILAKUM).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi SILAKUM yang digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng, Kamis (6/8/2026), dengan melibatkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, serta Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mengakselerasi transformasi digital pelayanan hukum sekaligus memperkuat implementasi reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Melalui pemanfaatan teknologi, pelayanan hukum diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan kemudahan akses, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan publik.
Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa SILAKUM merupakan inovasi digital yang dikembangkan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah sebagai platform layanan hukum terpadu berbasis website. Melalui satu pintu layanan, masyarakat dapat mengakses informasi maupun berbagai layanan hukum secara praktis tanpa harus berpindah-pindah platform.
Beragam layanan yang terintegrasi di dalam SILAKUM meliputi layanan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan, Perancang Peraturan Perundang-undangan, hingga berbagai layanan Dukungan Manajemen. Integrasi tersebut diharapkan mampu menyederhanakan proses pelayanan, meningkatkan efisiensi, serta memperluas jangkauan layanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa SILAKUM bukan sekadar inovasi digital, melainkan wujud nyata transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“SILAKUM merupakan komitmen Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah diakses, cepat, transparan, dan profesional. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan hukum yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi,” ujar Rakhmat Renaldy.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan SILAKUM juga menjadi bagian penting dari upaya Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah dalam membangun budaya pelayanan yang berintegritas.
“Kami berkomitmen penuh menyukseskan pelayanan prima melalui inovasi digital serta memperkuat Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Seluruh inovasi yang kami lakukan diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan Kementerian Hukum,” tegasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi, manfaat, serta mekanisme pemanfaatan SILAKUM sebagai sarana layanan hukum terintegrasi. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, pemerintah daerah, dan para Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dalam memperluas pemanfaatan SILAKUM hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus melakukan sosialisasi secara berkelanjutan, memperluas publikasi SILAKUM kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem berdasarkan masukan pengguna. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan hukum yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui SILAKUM, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan hukum yang modern, inklusif, dan berdampak, sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan dipercaya masyarakat.