RadarJawa – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) kembali memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Rapat Fasilitasi Harmonisasi lima Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup), yang dilaksanakan di Aula Kebangsaan, Kanwil Kemenkum Sulteng, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Sopian, serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Lima rancangan yang dibahas mencakup perubahan ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Daerah; kedudukan dan susunan organisasi Badan Daerah; kedudukan dan susunan organisasi Dinas Daerah; tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah; serta Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam pembukaannya, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki kesesuaian norma, dasar hukum yang kuat, serta dapat diterapkan secara efektif.
“Regulasi daerah harus disusun secara cermat agar tidak hanya selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika pembangunan daerah,” ujar Rakhmat Renaldy.
Rakhmat Renaldy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
“Melalui harmonisasi, kita ingin memastikan setiap rancangan memiliki kepastian hukum dan dapat menjadi instrumen yang mendukung pelayanan serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Kanwil Kemenkum Sulteng siap terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali,” tambahnya.
Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Morowali dengan menelaah substansi, dasar hukum, kesesuaian norma, serta teknik penyusunan masing-masing rancangan.
Melalui fasilitasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng terus berkomitmen mendukung Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menghadirkan produk hukum yang harmonis, berkualitas, implementatif, serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.