RadarJawa — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti kegiatan Pembukaan Panel atas Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Senin (4/5/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dengan pusat kegiatan berlangsung di BPSDM Hukum serta diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam proses evaluasi nasional terhadap pembangunan Zona Integritas di seluruh satuan kerja Kementerian Hukum. Melalui panel evaluasi ini, dilakukan penilaian menyeluruh terhadap capaian kinerja, implementasi program reformasi birokrasi, serta tingkat keberhasilan unit kerja dalam mewujudkan WBK dan WBBM.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan resmi, dilanjutkan dengan briefing teknis pelaksanaan panel evaluasi, serta verifikasi berbagai indikator penilaian, antara lain hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan BPK, pelaporan LHKPN dan LHKAN, hingga capaian kinerja dan nilai SAKIP masing-masing satuan kerja.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Sulteng dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi serta memastikan seluruh jajaran bekerja secara terukur, transparan, dan akuntabel. Evaluasi ini juga menjadi momentum strategis untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pembangunan Zona Integritas.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, didampingi Ketua Pembangunan Zona Integritas, Sopian dan seluruh Ketua Kelompok Kerja menegaskan bahwa proses evaluasi ini harus dimaknai sebagai langkah reflektif sekaligus penguatan komitmen bersama.
“Evaluasi pembangunan Zona Integritas bukan sekadar penilaian administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya konsistensi dan integritas seluruh jajaran dalam menjaga capaian yang telah diraih.
“Kita harus menjadikan Zona Integritas sebagai budaya kerja, bukan hanya target tahunan. Dengan komitmen yang kuat dan kerja yang konsisten, saya optimis Kanwil Kemenkum Sulteng mampu meraih predikat WBK maupun WBBM,” tambah Rakhmat Renaldy.
Melalui keikutsertaan dalam panel evaluasi ini, diharapkan Kanwil Kemenkum Sulteng dapat terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.