RadarJawa – Transparansi penggunaan anggaran menjadi perhatian utama dalam apel pagi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng), Senin, (8/9/2025). Kabag TU Umum, Muhammad Wahab Marawali, mengingatkan seluruh pegawai agar selalu menjaga akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran negara.
“Transparansi adalah bukti integritas. Kita bekerja dengan uang rakyat, maka sudah seharusnya penggunaannya terang benderang. Jangan sampai ada keraguan dalam pengelolaannya,” ujarnya.
Pesan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan penguatan akuntabilitas publik. Anggaran yang dikelola Kemenkum Sulteng tidak hanya untuk kegiatan rutin, tetapi juga mendukung program prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya mempertegas bahwa keterbukaan anggaran merupakan instrumen penting untuk membangun kepercayaan.
“Anggaran negara adalah amanah. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Transparansi anggaran bukan sekadar laporan, melainkan wujud kejujuran dan komitmen kita dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan pengelolaan anggaran yang transparan, institusi dapat menghindari potensi penyalahgunaan serta meningkatkan efektivitas program. Hal ini juga penting untuk menunjukkan bahwa Kemenkum Sulteng berkomitmen penuh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Lebih jauh, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa transparansi anggaran juga mendidik jajaran untuk lebih disiplin dalam menyusun, melaksanakan, hingga mengevaluasi kegiatan. Dengan begitu, setiap program benar-benar sesuai dengan perencanaan dan hasilnya bisa diukur secara jelas.
Selain itu, keterbukaan dalam penggunaan anggaran juga akan memperkuat budaya integritas di lingkungan kerja. Hal ini akan menciptakan suasana yang sehat, profesional, dan bersih dari praktik penyimpangan.
Kemenkum Sulteng berharap pesan ini menjadi pengingat agar seluruh jajaran lebih berhati-hati sekaligus bertanggung jawab dalam setiap proses keuangan. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga moral, untuk memastikan bahwa uang negara benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.